UNDANG-UNDANG DASAR DAN HAK ASASI MANUSIA

 PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Seringkali kita masih tidak mengerti apa hak dan kewajiban kita sebagai warga Negara, maka dari itu kita perlu mengetahui apa yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi kewajiban kita, sekaligus mengetahui bagaimana asal mula istilah hak asasi itu dikembangkan.

B. RUMUSAN MASALAH
1. Apakah HAM itu dan bagaimana perkembangannya?
2. Apa saja hak dan kewajiban warga Negara itu?
3. Bagaimanakah pemikiran HAM di Indonesia?

 PEMBAHASAN
A. Pengertian dan Perkembangan HAM
1. Pengertian HAM
Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
Menurut Miriam Budiardjo hak-hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam masyarakat. Sementara menurut Oemar Seno Adji, yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia adalah hak yang dapat melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

Sedangkan menurut UU No. 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dengan demikian hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan dilindungi oleh Negara.

2. Pekembangan HAM
Menurut sejarahnya, asal mula hak-hak asasi manusia ialah dari eropa barat, yaitu Inggis. Tonggak pertama kemenangan hak-hak asasi manusia adalah pada tahun 1215 dengan lahirnya Magna Charta.

Didalam Magna Charta itu tercantum kemenangan para bangsawan atas Raja Inggris, didalamnya dijelaskan bahwa Raja tidak lagi bertindak sewenang-wenang dan segala tindakan raja harus mendapat persetujuan dari bangsawan. Walaupun hal itu terbatas dalam hubungan antara Raja dengan bangsawan, tetapi kemudian terus berkembang.sebagai suatu prinsip, hal ini merupakan suatu kemenangan, sebab hak-hak tertentu telah diakui oleh pemerintah.

Perkembangan berikutnya ialah adanya revolusi amerika tahun 1776, dan revolusi Perancis tahun 1789.
Dua revolusi dalam abad ke XVIII ini besar sekali pengaruhnya pada perkembangan hak-hak manusia tersebut.
Revolusi Amerika menuntut adanya hak bagi setiap orang untuk hidup merdeka, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah hidup bebas dari kekuasaan Inggris.

Revolusi besar Perancis pada tahun 1789 bertujuan untuk membebaskan warga Negara Perancis dari kekangan kekuasaan mutlak seorang Raja yang absolute monarki, pada waktu itu hak manusia di Perancis biasa disebut dengan ‘droit de I’homme’, yang mana istilah ini dalam bahasa Inggris disebut ‘human rights’, dan kemudian dalam bahasa Indonesia disalin dengan ‘hak-hak kemanusiaan’ atau ‘hak-hak asasi manusia’.

B. Hak dan Kewajiban warga Negara
Hak dan kewajiban warga Negara secara konstitusional telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa acuan yang dapat dipedomani sebagai bukti adanya hak dan kewajiban warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Hak –Hak Warga negara
Hak suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat serta bebas dari segala macam bentuk penjajahan (Pembukaan UUD 1945), antara lain:
a. Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1).
b. Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).
c. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang (pasal 28).
d. Jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksanaan ajaran agamanya masing-masing (pasal 29 ayat 2).
e. Ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara (pasal 30).
f. Mendapat pendidikan (pasal 31).

2. Kewajiban warga Negara
Antara lain:
a. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Pembukaan UUD alinea I)
b. Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa (Pembukaan UUD alinea II)
c. Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi Negara dan dasar Negara (Pembukaan UUD alinea IV)
d. Setia membayar pajak untuk Negara (pasal 23 ayat 2)
e. Wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat 1)
f. Wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara (pasal 30 ayat 1).

C. Perkembangan Pemikiran HAM Di Indonesia
Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia secara garis besar menurut Prof. Bagir Manan dalam bukunya “Perkembangan Pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia” (2001) ialah terbagi dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan.
1. Periode sebelum kemerdekaan
Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam organisasi pergerakan, diantaranya pergerakan Boedi Oetomo yang telah menaruh perhatian terhadap masalah HAM. Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo ialah dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, pemikran HAM para Perhimpunan Indonesia yang pemikirannya lebih menitik beratkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri. Kemudian Sarekat islam-organisasi kaum santri yang dimotori oleh H. Agus Salim dan Abdul Muis- menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi rasial. Sedangkan pemikiran HAM dalam Partai Komunis Indonesia lebih condong pada hak-hak yang bersifat social dan menyentuh isu-isu yang berkenaan dengan alat produksi.

Konsen terhadap HAM juga ada pada Indische Partij, pemikiran HAM yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama. Pemikran HAM sebelum Indonesia merdeka juga terjadi dalam perdebatan disidang BPUPKI, perdebatan yang terjadi berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan dimuka hukum, hak atas pekerjaan dan perhidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hal berserikat, hak berkumpul, dan hak mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan.

2. Periode setelah kemerdekaan
a . Periode 1945-1950
Pemikiran HAM pada periode ini masih menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama diparlemen . Hal yang penting pada periode ini dalam kaitannya dengan HAM adalah perubahan mendasar yang signifikan terhadap system pemerintahan dari system presidensil menjadi system parlementer.

b. Periode 1950-1959
Pemikiran HAM pada periode demokrasi parlementer ini, indikatornya menurut ahli hukum tata Negara ada 3 aspek.
Pertama, semakin banyak tumbuh partai politik dengan ideologinya masing-masing.

Kedua, kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya.

Ketiga, pemilihan umum berlangsung secara demokratis.

Keempat, parlemen atau DPR sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan control yang semakin efektif terhadap ekskutif.

Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan.

c. Periode 1959-1966
Pada periode ini, system pemerintahan yang berlaku adalah system demokrasi terpimpin. Pada system ini kekuasaan terpusat ditangan presiden. Akibat dari demokrasi terpimpin Presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran supratruktur politik maupun infrastrukur politik. Dalam kaitannya dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan hak politik. Dengan kata lain telah terjadi pembatasan yang ketat oleh kekuasaan terhadap hak sipil dan hak politik warga Negara

d.Periode 1966-1988
Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar yang dilaksanakan pada tahun 1967 merekomendasikan gagasan tentan perlunya pembentukan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Pada tahun 1968 diadakan seminar Nasional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak uji materiil untuk dilakukan guna melindungi HAM.

Namun, sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an persoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Meskipun dari pihak pemerintah mengalami kemuduran, pemikiran HAM nampaknya terus ada pada periode ini terutama dikalangan masyarakat yang dimotori oleh LSM dan masyarakat akademisi yang concern terhadap penegakan HAM. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an nampaknya memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan depensif ke strategi akomodatif. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya KOMNAS HAM berdasarkan KEPRES no. 50 tahun 1993 tertanggal 7 juni 1993.

e. Periode 1998-sekarang
Pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap yaitu status penentuan dan penataan aturan secara konsisten. Pada tahap pentuan telah ditetapkan beberapa ketentuan perundang-undangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi Negara (UUD 1945), TAP MPR, peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

 PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. HAM adalah hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir dan asal mula hak-hak asasi manusia itu adalah dari eropa barat, yaitu di Inggris dan perkembangan selanjutnya pada revolusi Amerika dan revolusi Perancis.
2. Hak dan kewajiban warga Negara telah diatur dalam UUD, diantaranya pasal 27.
3. Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia dibagi dalam dua periode, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan.

 DAFTAR PUSTAKA
Salam, Burhanuddin, Filsafat Pancasilaisme, Jakarta: Bina Aksara, 1998
Pasha, Musthafa Kamal, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002
Widjaja, A.W, Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996
Setiadja, Gunawan, Hak-Hak Asasi Manusia berdasarkan ideologi Pancasila, Yogyakarta : Kanius, 1993
Azra, Azyumardi, Demokrasi, Hak asasi manusia, Masyarakat madani, Jakarta: Prenada Media,2003

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s